Yogyakarta kembali menguatkan posisinya sebagai pusat kebudayaan dan spiritual wellness di Indonesia. Melalui Technical Meeting Road Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025, semangat kolaborasi lintas bidang disatukan untuk menghadirkan festival yang bukan hanya meriah, tetapi juga menyembuhkan jiwa dan budaya. Lokalpress.id, Yogyakarta – Di tengah dinamika global yang kian kompleks, keseimbangan antara budaya, spiritualitas, dan kesehatan jiwa menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan manusia dan peradaban. Technical Meeting Road Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 hadir sebagai langkah strategis dan reflektif untuk menyatukan seluruh potensi dan jejaring menuju perhelatan besar yang mengangkat tema wellness culture sebagai wajah baru pariwisata Yogyakarta. Dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara kebijakan promosi pariwisata, pengembangan sumber daya kreatif, dan pemberdayaan komunitas lokal. GKR Bendara menegaskan bahwa wellness tourism bukan sekadar tren, tetapi panggilan budaya untuk menumbuhkan kesadaran hidup yang selaras, berdaya, dan berkeadaban. Diselenggarakan di Museum Wahanarata, Jl. Rotowijayan, Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta, Technical Meeting Road JCWF 2025 menjadi forum koordinatif sekaligus forum inspiratif. Di sini, para fasilitator, terapis, komunitas, vendor, UMKM, media, seniman, dan akademisi bertemu dalam satu energi: membangun festival yang tidak hanya meriah secara visual, tetapi juga bermakna secara spiritual dan kultural. Momentum ini mengukuhkan bahwa JCWF 2025 bukan sekadar festival, melainkan gerakan kebudayaan transformatif yang mengembalikan manusia kepada nilai keseimbangan dan harmoni semesta. Melalui kolaborasi lintas bidang, Yogyakarta kembali menegaskan dirinya sebagai pusat spiritual wellness dan cultural healing di Nusantara. Sejalan dengan visi GKR Bendara, Technical Meeting Road JCWF 2025 menjadi perjalanan awal yang meneguhkan semangat kolektif: “menyemai kesadaran, menumbuhkan kebersamaan, dan menghadirkan Yogyakarta sebagai ruang jiwa yang hidup, berbudaya, dan menyembuhkan.”
Membangun Tata Laut yang Humanis: Seruan Prof. Jaka untuk Indonesia dan Dunia
Lokalpress.id, Yogyakarta, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan laut yang luasnya mencapai 6,4 juta km², kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola laut. Namun, di balik keindahan dan kekayaan laut, ada tantangan besar yang perlu diwaspadai: konflik bersenjata maritim. Hal inilah yang menjadi sorotan Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A., dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional di Fakultas Hukum UGM. Dengan tema “Tantangan Indonesia terhadap Konflik Bersenjata di Laut”, Prof. Jaka mengajak kita melihat laut bukan hanya sebagai jalur perdagangan dan perebutan geopolitik, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dijaga demi kemanusiaan dan keberlanjutan. Laut, HAM, dan Lingkungan Dalam pidatonya, Prof. Jaka menekankan bahwa konflik di laut bukan hanya soal kapal perang atau klaim teritorial. Setiap kali konflik pecah, ada harga mahal yang harus dibayar: korban sipil, rusaknya ekosistem laut, dan terganggunya kehidupan nelayan. Inilah yang membuat hukum internasional—baik hukum laut (UNCLOS) maupun hukum humaniter (Law of Naval Warfare), harus bekerja sama melindungi manusia sekaligus alam. Namun, realitanya tidak mudah. Negara-negara besar sering menggunakan alasan keamanan untuk melakukan operasi militer di laut, bahkan di kawasan yang rapuh secara ekologi. Akibatnya, prinsip perlindungan lingkungan sering diabaikan. Padahal, manual San Remo 1994 sudah jelas menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati kawasan laut dengan ekosistem sensitif. Belajar dari Sri Lanka Menariknya, Prof. Jaka membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka. Negara kepulauan kecil itu sudah lebih maju dalam hal regulasi maritim, misalnya dengan Piracy Act dan Coast Guard Act. Sri Lanka juga aktif dalam kerja sama internasional untuk mengatasi ancaman laut non-tradisional seperti pembajakan. Indonesia? Kita masih menghadapi kekosongan hukum. Belum ada aturan jelas soal bagaimana menghadapi konflik bersenjata non-internasional di laut. Akibatnya, sulit membedakan mana kejahatan maritim biasa, mana konflik bersenjata. Kekosongan ini bisa berisiko: pelanggaran HAM, kriminalisasi salah sasaran, hingga rusaknya laut. Indonesia Harus Jadi Pelopor Dalam refleksinya, Prof. Jaka mendorong Indonesia untuk tidak hanya reaktif menghadapi geopolitik, tetapi proaktif memimpin tata kelola maritim global. Ada tiga hal yang perlu diperkuat: 1. Membuat regulasi domestik yang jelas soal hukum laut, hukum humaniter, dan HAM. 2. Memperkuat lembaga maritim nasional seperti Bakamla agar berfungsi layaknya Coast Guard. 3. Aktif dalam diplomasi internasional untuk membentuk norma baru, terutama menghadapi ancaman modern seperti militerisasi berbasis teknologi AI. Menjadikan Laut Ruang Peradaban Pidato ini adalah pengingat bahwa laut bukan hanya arena konflik atau rebutan kuasa, tapi ruang hidup bersama. Di laut ada kehidupan nelayan, ada ekosistem yang menopang pangan, ada masa depan generasi mendatang. Sebagaimana ditegaskan Prof. Jaka, hukum internasional harus menjadi alat nyata untuk melindungi manusia dan lingkungan. Indonesia, dengan posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, punya peluang besar menjadi penggerak utama tata kelola laut dunia. Dengan kata lain, laut harus kita jaga sebagai ruang peradaban, bukan medan perang (MD)
Ziarah Sultan Yogyakarta: Tradisi Leluhur yang Hidupkan Nilai Welas Asih
Lokalpress.id, Yogyakarta – Menjelang peringatan boyongan kedaton, makam para Sultan Yogyakarta kembali ramai diziarahi. Dari Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga Sultan Hamengku Buwono IX, jejak kepemimpinan mereka seolah hadir kembali dalam ingatan kolektif masyarakat. Ziarah ini tidak hanya menjadi tradisi, melainkan ruang refleksi yang menyuarakan pesan damai dan meneguhkan demokrasi tanpa kekerasan. Ziarah sebagai Ruang Ingatan Kolektif Di bawah rindang pepohonan makam para Sultan, masyarakat menundukkan kepala dalam hening. Kehadiran mereka adalah bentuk penghormatan sekaligus kontemplasi: bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal politik, melainkan soal merawat keseimbangan hidup. Dalam perspektif ini ziarah dapat dipahami sebagai praktik ingatan kolektif. Makam tidak dipandang sebagai batas kematian, melainkan jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sekaligus membuka jalan bagi masa depan. Sri Sultan Hamengku Buwono I dikenang sebagai pendiri Kesultanan Yogyakarta yang mewariskan nilai ketertiban dan tata negara. Hamengku Buwono III dengan kebijakan welas asihnya, Hamengku Buwono VII yang mendorong modernisasi, hingga Hamengku Buwono IX yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan, semuanya menyampaikan pesan yang sama: kepemimpinan adalah pengabdian, bukan dominasi. Boyongan Kedaton: Simbol Keterhubungan Tradisi boyongan kedaton, yang digelar untuk memperingati perpindahan pusat pemerintahan ke Keraton Yogyakarta, sarat dengan makna simbolis. Ia bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga simbol keterhubungan antara kerajaan dan rakyat, antara leluhur dan generasi penerus. Dalam perspektif Jawa, semua peristiwa ini tidak dibaca secara terpisah, melainkan dalam kesatuan kosmos: manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ziarah yang mengiringi peringatan boyongan kedaton menjadi momen untuk kembali merenungkan nilai-nilai itu. Nilai damai, nilai welas asih, dan nilai nguwongke uwong— memanusiakan manusia — yang diwariskan para Sultan, kini kembali dipanggil untuk menghadapi tantangan zaman modern. Pesan Damai yang Melampaui Waktu Dalam suasana hening ziarah, pesan damai para Sultan terasa melintasi sekat waktu. Sultan Agung mengajarkan kedaulatan yang berakar pada kebudayaan, Hamengku Buwono I meneguhkan kearifan tata negara, dan Hamengku Buwono IX mencontohkan kepemimpinan egaliter yang tidak segan hidup bersahaja bersama rakyatnya. Semua itu menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa welas asih hanyalah kekosongan. Tradisi ziarah ini meneguhkan pandangan non-dualistik: tidak ada pertentangan tajam antara masa lalu dan masa kini, antara tradisi dan modernitas. Keduanya menyatu dalam dialektika yang saling menghidupi. Warisan para Sultan bukan untuk diulang secara literal, melainkan untuk dipahami esensinya: membangun perdamaian tanpa kekerasan, menegakkan demokrasi yang berakar pada martabat manusia. Merawat Demokrasi, Menjaga Kedamaian Peringatan boyongan kedaton tahun ini memberi pesan yang kuat: bahwa demokrasi sejati lahir bukan dari perebutan kekuasaan, melainkan dari kesadaran untuk saling menghormati dan merawat kehidupan bersama. Pesan inilah yang menjadikan ziarah ke makam para Sultan bukan sekadar ritual, melainkan ruang refleksi moral dan spiritual. Dengan meniti pusaka leluhur, masyarakat diajak untuk kembali menghidupkan nilai-nilai damai dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, pusaka sejati bukanlah keris atau mahkota, melainkan kesadaran welas asih dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Penulis : Agus Budi Rachmanto Pengamat Sosial Budaya dan Sekretaris Umum DPD PUTRI DIY
Jelajahi Keseimbangan Hidup Bersama GKR Bendara di JCWF 2025 Yogyakarta
Lokalpress.id, Jakarta – Yogyakarta kembali menunjukkan pesonanya sebagai pusat budaya sekaligus destinasi wellness terkemuka. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY, hadir dalam Konferensi Pers Wonderful Indonesia Wellness di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, bersama Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Widiyanti Putri. Dalam forum ini, GKR Bendara secara resmi memperkenalkan Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025, sebuah festival berskala besar yang akan digelar sepanjang bulan November di Yogyakarta. Festival ini dirancang sebagai ruang inspiratif untuk merayakan sekaligus menghidupkan kesadaran tentang wellness (kesehatan holistik), berpijak pada filosofi Jawa tentang keseimbangan hidup dan harmoni semesta. Dengan mengusung tema “Salarasing Urip, Wiraga, Wirasa, Wirama” (Kesatuan Hidup, Raga, Rasa, dan Irama), JCWF 2025 menghadirkan rangkaian program unik setiap akhir pekan. Mulai dari eksplorasi jamu dan kuliner sehat, gaya hidup ramah lingkungan, praktik meditasi dan energy healing, hingga perawatan tubuh alami, ikatan keluarga, serta puncak perayaan yang menampilkan pertunjukan budaya, healing session, pasar komunitas, dan konser musik penyembuhan bersama Kunto Aji. Festival ini bukan sekadar event, melainkan sebuah pengalaman transformasi. JCWF 2025 menghadirkan kolaborasi lintas bidang: komunitas lokal, praktisi wellness, seniman, UMKM, hingga industri pariwisata. Kehadirannya menegaskan posisi Yogyakarta sebagai destinasi unggulan wellness tourism Indonesia yang siap menyapa wisatawan nusantara dan dunia. November mendatang, Yogyakarta tidak hanya mengundang untuk berkunjung, tetapi juga untuk menemukan kembali keseimbangan hidup. JCWF 2025 adalah ajakan untuk merawat diri, merayakan budaya, dan menyatu dengan harmoni kehidupan.
Gen Z Nepal dan Krisis Demokrasi: Dari Protes Jalanan ke Revolusi Kesadaran Sosial
Lokalpress.id, Yogyakarta – Pidato “Jai Nepal” yang disampaikan oleh seorang pelajar Nepal pada Maret 2025 dapat dibaca bukan hanya sebagai seruan politik, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan kesadaran kolektif. Seruan sederhana itu menjadi resonansi yang melampaui kata: ia menyalakan kembali ingatan sejarah, luka ketidakadilan, dan harapan yang lama dipendam. Ketika enam bulan kemudian, September 2025, gelombang protes besar-besaran pecah, hal itu tidak semata-mata manifestasi kemarahan sosial terhadap korupsi. Lebih dalam dari itu, ia adalah artikulasi dari generasi yang sedang mencari bentuk baru keberadaan. Gen Z Nepal tidak hanya menuntut keadilan dalam bingkai politik formal, tetapi juga mempertanyakan fondasi eksistensial: untuk apa negara, untuk siapa kekuasaan, dan bagaimana masa depan bisa dimiliki bersama. Kesadaran Transformatif Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena ini dapat dibaca sebagai “titik kritis generasi” (generational critical juncture). Saat suatu generasi mengalami krisis struktural yang panjang, mereka bukan hanya menjadi subjek perubahan, tetapi juga aktor yang memproduksi horizon baru. “Jai Nepal” menjadi floating signifier, penanda yang terbuka, cair, dan dapat diisi oleh berbagai makna: patriotisme, perlawanan, kebebasan, bahkan spiritualitas. Lebih jauh, dalam studi postkolonial dan teori kontemporer demokrasi, gerakan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak lagi hanya bergantung pada elit politik. Ruang digital, memori kolektif, dan kesadaran kosmopolitan Gen Z membentuk jaringan yang melampaui batas negara-bangsa. Nepal, dengan sejarah pergulatan monarki, perang sipil, dan demokratisasi rapuh, kini menjadi panggung bagi pertanyaan global: apakah demokrasi hanya ritual prosedural, ataukah sebuah jalan menuju transformasi kesadaran bersama? Dari Protes ke Transformasi Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah gerakan ini hanya akan berakhir sebagai siklus protes, lalu kembali ditelan kompromi politik lama? Ataukah ia akan menjadi lompatan kuantum kesadaran sosial? Inilah titik provokatif: perubahan sejati tidak cukup hanya melawan korupsi atau menuntut keadilan. Perubahan sejati menuntut transmutasi: dari politik transaksional menuju politik kesadaran, dari identitas yang terfragmentasi menuju solidaritas kosmologis. Melampaui Dualisme Kesadaran “Jai Nepal” dapat dipahami bukan sekadar slogan nasionalisme, melainkan mantra peralihan kesadaran. Ia bukan hanya “melawan” atau “menuntut,” tetapi juga mengundang masyarakat untuk menyadari keterhubungan antara penderitaan pribadi dan sistemik. Melampaui dualisme “pemerintah vs rakyat,” “korupsi vs keadilan,” ada ruang baru: kesadaran pencerahan, bahwa keadilan sosial hanyalah refleksi dari keadilan batin; bahwa revolusi di jalan raya takkan bertahan tanpa revolusi dalam jiwa. Dengan demikian, pidato seorang pelajar itu bukan sekadar catatan politik, melainkan sebuah isyarat spiritual-sosiologis: panggilan untuk melampaui keterpecahan, untuk memasuki horizon baru di mana perubahan sosial dan pencerahan batin tidak lagi dipisahkan, melainkan menyatu dalam satu arus sejarah. Penulis : Agus Budi Rachmanto, M.Sc Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada Member of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres (ASPAC)
GKR Bendara Tekankan Pentingnya Pengalaman Holistik untuk Wisatawan
Lokalpress.id, Yogyakarta – Di tengah dinamika global yang menuntut pariwisata tidak hanya mengejar angka kunjungan tetapi juga keberlanjutan, Yogyakarta kembali menunjukkan diri sebagai ruang dialog penting. Jogja Tourism Talk yang digelar di Balai Kota Yogyakarta menghadirkan lebih dari 300 insan pariwisata dari seluruh Indonesia. Forum ini membuktikan bahwa masa depan pariwisata tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan dengan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Ketua IPI DIY, Rifai, menegaskan bahwa antusiasme peserta adalah tanda komitmen bersama untuk melahirkan pariwisata yang berdaya saing sekaligus ramah lingkungan. “Jogja Tourism Talk bukan sekadar forum diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi,” ungkapnya. Membaca Prospek Pasar India dan Tren Wellness Tourism GKR Bendara, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY, dalam paparannya menyoroti pentingnya membuka horizon baru bagi pariwisata Yogyakarta. Salah satunya dengan menjalin koneksi yang lebih erat dengan India, sebuah pasar wisata yang besar dan memiliki kedekatan historis-kultural dengan Jogja. “Berbicara tentang sustainable tourism, kita tidak hanya berbicara soal menjaga alam dan budaya, tetapi juga bagaimana menghadirkan pengalaman yang menyehatkan tubuh dan jiwa. Jogja memiliki potensi kuat untuk mengembangkan Wellness Tourism. Mulai dari event kebudayaan, festival internasional, hingga ritual lokal yang memberi pengalaman holistik,” jelasnya. Ia mencontohkan agenda mendatang seperti Jogja Cultural Wellness Tourism di bulan November dan Field Festival pada Desember yang sudah dikenal di tingkat internasional. Menurutnya, kalender event ini bisa menjadi pintu masuk untuk mempromosikan Jogja sebagai destinasi wellness tourism dunia. Sinergi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat Wakil Walikota Yogyakarta, Wawan Hermawan, menambahkan bahwa keberhasilan pariwisata lokal harus diimbangi dengan kesiapan menyambut wisatawan mancanegara. Pasar Malaysia, Singapura, dan Thailand terus digarap, sementara India mulai menjadi fokus tahun depan. “Tentu kita harus menyiapkan aspek makanan, budaya, hingga kebersihan dengan lebih serius. Karena wisatawan datang bukan hanya mencari tempat, tetapi pengalaman yang utuh dan tak terlupakan,” tegasnya. Membangun Branding Jogja untuk Dunia Jogja Tourism Talk juga menjadi ruang untuk memperkuat branding Visiting Jogja dan Wonderful Indonesia. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, hingga mitra internasional seperti India Travel Consultants, forum ini menandai langkah konkret menuju jejaring pariwisata berkelanjutan. Diskusi ini dipandu oleh Gusde Namarupa, Ketua BPPD Badung Bali sekaligus Director of JungleGoldBali. Hadir pula berbagai narasumber strategis dari Dinas Pariwisata DIY, Man Singh dari India Travel Consultants, serta mitra korporasi Pegadaian. Refleksi dan Harapan Jogja Tourism Talk bukan hanya tentang wacana, melainkan tentang merajut masa depan. Di tengah ancaman homogenisasi destinasi, Jogja memilih jalan yang berbeda: menguatkan akar budaya, merangkul kesehatan dan keberlanjutan, serta membuka diri bagi kolaborasi global. Dengan semangat ini, Yogyakarta menegaskan dirinya bukan hanya sebagai kota tujuan, tetapi juga ruang perjumpaan dunia, di mana sejarah, budaya, kesehatan, dan keberlanjutan bertemu untuk melahirkan pariwisata yang manusiawi.
GKR Bendara Tekankan Pentingnya Gerakan Panen Air Hujan untuk Masa Depan
Lokalpress.id, Sleman – Di tengah tantangan krisis air yang kian nyata, hadir secercah teladan dari akar rumput. Komunitas Banyu Bening selama satu dekade konsisten menebarkan inspirasi: memanen air hujan, menyaringnya, lalu membagikannya sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Gerakan sederhana namun berdampak besar ini mendapat apresiasi langsung dari Gusti Kanjeng Ratu Bendara (GKRB), Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY, dalam acara Kenduri Banyu Udan X Ngopi (Ngobrol Inspirasi) Bareng yang digelar di Sekolah Air Hujan Banyu Bening, Sleman, Selasa (9/9). Hadir mewakili Gusti Kanjeng Ratu Hemas, GKRB menegaskan pentingnya mengelola air secara bijak di tengah eksploitasi air tanah yang kian mengkhawatirkan. “Air adalah sumber kehidupan. Tanpa kesadaran menjaga, kita sedang mewariskan krisis pada generasi mendatang,” ungkapnya dengan penuh penekanan. Lebih dari sekadar pesan lingkungan, GKRB mengaitkan gerakan ini dengan filosofi Jawa: Hamemayu Hayuning Bawana (menjaga kelestarian alam), Manunggaling Kawula Gusti (kesadaran spiritual menjaga ciptaan Tuhan), serta Sangkan Paraning Dumadi (kesadaran bahwa manusia berasal dan kembali kepada alam). “Merawat air dan bumi bukan hanya kebutuhan praktis, tapi ibadah sosial dan wujud syukur kita,” tambahnya. Komunitas Banyu Bening menjadi bukti bahwa masyarakat bisa mandiri menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan air. Air hujan yang biasanya terbuang justru diproses menjadi air minum gratis, menegaskan nilai kebersamaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada air tanah. “Gerakan seperti ini patut direplikasi di wilayah lain, apalagi di Yogyakarta yang dikenal sebagai tanah budaya dan peradaban,” tutur GKRB. Sri Wahyuningsih, pendiri Sekolah Air Hujan, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan dari Kraton Yogyakarta. Baginya, perjalanan 10 tahun Banyu Bening adalah bukti nyata bahwa komunitas mampu berkontribusi besar dalam mewujudkan kedaulatan air. “Air hujan adalah rahmat. Dengan mengelolanya, kita menjaga masa depan anak cucu kita,” katanya. Acara Kenduri Banyu Udan bukan hanya perayaan, tetapi refleksi dan ajakan: bahwa bumi ini bukan milik kita semata, melainkan titipan untuk diwariskan dalam keadaan lestari. Dari Banyu Bening, Sleman, pesan itu mengalir deras—bahwa gerakan kecil dapat membawa arus perubahan besar.
Indonesia, Negeri Penuh Makna Hidup dan Kebahagiaan Kolektif
Lokalpress.id, Yogyakarta – Siapa sangka, Indonesia yang bukan negara terkaya di dunia justru menempati posisi teratas dalam kesejahteraan global. Studi Harvard menunjukkan, kebahagiaan kolektif dan spiritualitas menyingkirkan materi sebagai tolok ukur utama kualitas hidup. Studi The Global Flourishing Study Universitas Harvard menempatkan Indonesia sebagai negara paling sejahtera di dunia. Temuan ini mengguncang asumsi klasik tentang kesejahteraan yang identik dengan kekayaan materiil. Artikel ini merefleksikan faktor-faktor kunci kesejahteraan di Indonesia, menganalisis keterbatasan paradigma negara maju, serta menawarkan wacana baru tentang kesejahteraan yang melampaui dualisme material vs spiritual, tradisi vs modernitas, maupun maju vs tertinggal. Menyingkap Paradigma Baru Kesejahteraan Selama puluhan tahun, kesejahteraan dipersepsikan sebagai produk pembangunan ekonomi, indikator kesehatan, dan umur panjang. Namun, hasil studi Harvard menggeser orientasi tersebut: kesejahteraan ternyata lebih ditentukan oleh relasi sosial yang bermakna, rasa tujuan hidup, dan spiritualitas yang mengakar. Indonesia, dengan segala keterbatasan materiil, justru unggul karena dimensi non-material yang selama ini dipandang second class dalam teori pembangunan: gotong royong, kepedulian antarwarga, religiositas, serta kehangatan komunitas. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, pernah menegaskan bahwa “development is freedom”, pembangunan adalah kebebasan untuk hidup bermakna, bukan sekadar peningkatan pendapatan. Temuan Harvard ini menjadi bukti konkret pandangan tersebut. Kesejahteraan dalam Bingkai Sosial dan Spiritual 1. Hubungan Sosial yang Kuat Ikatan komunal masyarakat Indonesia bukan sekadar tradisi, melainkan infrastruktur sosial yang menopang resiliensi kolektif. Dalam dunia yang makin individualistik, gotong royong adalah future capital. 2. Makna Hidup dan Spiritualitas Religiusitas masyarakat Indonesia memberi arah hidup yang melampaui dimensi material. Spiritualitas di sini bukan sekadar ritual, tetapi mekanisme psikososial yang meneguhkan harapan dan resiliensi. Viktor Frankl, psikolog eksistensial, pernah menulis: “He who has a why to live can bear almost any how.” Indonesia membuktikan relevansi kalimat itu di tingkat sosial. 3. Karakter Pro-Sosial Sifat peduli terhadap sesama membangun ekosistem kesejahteraan yang tidak bergantung sepenuhnya pada negara. Karakter ini menutup celah struktural yang sering ditinggalkan oleh sistem kesejahteraan formal. Mengapa Negara Maju Tertinggal? Negara-negara maju membayar harga mahal dari keberhasilan ekonominya. Fokus obsesif pada produktivitas melahirkan paradoks: kekayaan melimpah, namun kohesi sosial rapuh. Zygmunt Bauman dalam konsep “liquid modernity” menekankan bahwa modernitas cair telah melarutkan stabilitas sosial, menghasilkan kesepian kolektif dan rapuhnya ikatan komunitas. Fenomena ini terlihat jelas di Amerika Serikat dan Jepang: kaya materi, miskin relasi. Melampaui Dualisme: Menuju Sintesis Kesejahteraan Kehidupan tidak bisa direduksi pada dikotomi kaya–miskin atau tradisi–modernitas. Temuan Harvard menegaskan bahwa kesejahteraan hadir ketika materialitas dan spiritualitas berdialog, bukan saling meniadakan. Fritjof Capra, dalam The Hidden Connections, mengingatkan bahwa sistem kehidupan hanya berkelanjutan ketika relasi dan makna dihargai sama pentingnya dengan produksi. Dari perspektif ini, Indonesia menjadi contoh bagaimana spiritualitas dan sosialitas adalah energi kehidupan yang menyeimbangkan materialitas. Namun refleksi kritis juga perlu: spiritualitas tanpa pemerataan ekonomi berpotensi melanggengkan ketimpangan. Tantangannya bukan memilih “materi atau makna”, tetapi menciptakan ekologi kehidupan yang menyeimbangkan keduanya. Implikasi Global: Dari Indonesia untuk Dunia Temuan ini membawa pesan provokatif: mungkin dunia justru perlu belajar dari Indonesia, bukan sebaliknya. Di tengah loneliness epidemic yang kini diakui WHO sebagai ancaman global, semangat gotong royong adalah soft power Indonesia untuk menawarkan model kesejahteraan yang holistik. Namun, refleksi ini juga mengingatkan Indonesia sendiri agar tidak kehilangan ruh sosialnya dalam arus kapitalisme. Pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perawatan modal sosial dan spiritual yang telah menjadi sumber keunggulan bangsa. Ungkapan Penutup Kesejahteraan sejati adalah dialektika antara “punya” dan “bermakna”. Indonesia telah membuktikan bahwa kualitas hidup tidak selalu sejajar dengan ukuran PDB, melainkan dengan kedalaman relasi dan keluhuran tujuan. Dari titik ini, kita diundang untuk melampaui paradigma lama dan membangun peradaban yang tidak lagi terjebak dalam dualisme material vs spiritual, tetapi menyatukan keduanya dalam harmoni yang memerdekakan. Seperti kata filsuf Albert Schweitzer: “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.” Dan Indonesia telah menunjukkan, kebahagiaan itu lahir dari kebersamaan, kepedulian, dan makna hidup yang tak ternilai. Ditulis Oleh: Agus Budi Rachmanto, Sekretaris Umum DPD PUTRI DIY
Menjemput Indonesia Emas: Transformasi Sosial, Politik, dan Teknologi Menuju 2045
Lokalpress.id, Yogyakarta – Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah. Krisis politik, ketimpangan sosial, hingga tantangan global bukan sekadar hambatan, melainkan pintu menuju lompatan kesadaran kolektif yang akan menentukan arah bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Abstrak Tulisan ini menganalisis arah perkembangan Indonesia dalam kurun 2025–2043 melalui lensa reflektif-kontemplatif dengan basis akademik. Krisis politik, ketimpangan sosial, dan tantangan global dipandang sebagai momen transformasi dan transmutasi kesadaran kolektif bangsa. Esai ini menggunakan perspektif lintas-disiplin, ekonomi politik, budaya, keamanan, dan teknologi, serta memaknai simbolisme angka 9 (18 tahun = 2×9) sebagai fase penyempurnaan siklus sejarah. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan refleksi provokatif sekaligus solutif: Indonesia dihadapkan pada dua arus besar (regresi politik dan peluang transformatif) yang akan menentukan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Gelombang Krisis dan Harapan Setiap bangsa memiliki titik-titik persimpangan dalam sejarahnya. Indonesia hari ini sedang berada di salah satunya. Di satu sisi, ada narasi besar Indonesia Emas 2045 yang menjanjikan kesejahteraan, modernitas, dan pengaruh global. Di sisi lain, kita menyaksikan bayang-bayang krisis yang menguji fondasi negara: krisis kepercayaan politik, ketimpangan ekonomi, kegelisahan sosial, hingga kerentanan keamanan dan lingkungan.¹ Periode 2024–2034–2043 adalah rentang tiga dekade yang akan menentukan wajah Indonesia satu abad setelah merdeka. Apakah bangsa ini akan tumbuh menjadi poros dunia yang dihormati, atau justru terjebak dalam siklus konflik, stagnasi, dan kehilangan arah? Politik: Demokrasi yang Diuji Pasca-Reformasi 1998, demokrasi Indonesia sering disebut sebagai “demokrasi terbesar ketiga di dunia”. Namun dua dekade terakhir, kita melihat demokrasi itu mengalami tekanan. Gejala kembalinya dwifungsi militer, penguatan oligarki, hingga menurunnya transparansi legislasi, mengindikasikan adanya langkah mundur.² Kepercayaan publik pun rapuh. Demonstrasi mahasiswa, tuntutan “17+8 Demands”, dan kritik tajam terhadap gaya hidup elite politik menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara rakyat dan negara. Demokrasi tanpa transparansi hanyalah ritual elektoral, bukan lagi ruang partisipasi sejati.³ Di titik ini, politik Indonesia perlu memilih: apakah ia akan menjadi politik yang membebaskan, atau politik yang mengurung warganya dalam lingkaran kecurigaan dan manipulasi. Ekonomi: Pertumbuhan Tanpa Keadilan? Data proyeksi ekonomi menunjukkan Indonesia tumbuh stabil di angka 4,6–5 persen. Namun pertanyaan yang lebih dalam: pertumbuhan untuk siapa?⁴ Ketimpangan sosial masih nyata, angka pengangguran muda tinggi, dan generasi kreatif menghadapi situasi paradoks, di satu sisi mereka punya akses teknologi global, di sisi lain akses pada pekerjaan dan kesejahteraan justru terbatas. Fenomena generasi muda dengan slogan #KaburAjaDulu mencerminkan kehilangan kepercayaan terhadap prospek hidup di negeri sendiri. Jika gelombang brain drain ini tidak diantisipasi, bonus demografi yang sering dibanggakan bisa berubah menjadi bumerang.⁵ Ekonomi Indonesia butuh transformasi: dari sekadar mengejar pertumbuhan angka menuju ekonomi berkeadilan yang memuliakan manusianya. Sosial dan Budaya: Antara Krisis Identitas dan Peluang Kebangkitan Di era digital, masyarakat Indonesia hidup di tengah derasnya arus budaya global. Media sosial membuka ruang ekspresi, tetapi juga ruang disinformasi, polarisasi, dan cancel culture. Identitas kebangsaan diuji, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan budaya global ketimbang akar budaya lokalnya.⁶ Namun justru di titik inilah ada peluang: kekayaan budaya Nusantara bisa menjadi sumber daya lunak (soft power) yang menempatkan Indonesia di peta dunia, bukan hanya karena ekonominya, tetapi juga karena peradaban dan nilai-nilainya. Filosofi Jawa seperti hamemayu hayuning bawana (merawat harmoni dunia) dan sangkan paraning dumadi (asal dan tujuan hidup) bisa menjadi kontribusi Indonesia bagi dialog global. Keamanan dan Lingkungan: Ancaman Baru, Respon Lama Isu keamanan tidak lagi semata soal militer atau konflik teritorial, melainkan juga krisis iklim, bencana alam, dan ancaman siber. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.⁷ Sementara itu, penetrasi teknologi digital membuka celah bagi perang siber, disinformasi, dan manipulasi opini publik. Jika sistem keamanan kita hanya mengandalkan pendekatan lama (militeristik dan koersif)maka bangsa ini akan tertinggal. Keamanan masa depan memerlukan pendekatan holistik: integrasi ekologi, teknologi, dan humanisme.⁸ Teknologi: Antara Ketertinggalan dan Lompatan Periode 2024–2034–2043 adalah era percepatan teknologi global. Dunia akan memasuki jaringan 6G, kecerdasan buatan otonom, dan era energi terbarukan penuh. Indonesia punya peluang besar menjadi pemain, bukan hanya pengguna. Dengan lebih dari 700 bahasa lokal, Indonesia bisa menjadi laboratorium global untuk riset bahasa alami dalam kecerdasan buatan.⁹ Namun potensi ini hanya akan menjadi mimpi jika pendidikan, riset, dan inovasi tidak ditempatkan sebagai prioritas nasional. Refleksi: Simbolisme Angka 9 dan Jalan Transformasi Menarik bahwa periode 2025–2043 mencakup 18 tahun, angka yang jika dijumlahkan menjadi 9. Dalam tradisi numerologi dan kosmologi Jawa, angka 9 melambangkan penyempurnaan, akhir sebuah siklus, sekaligus gerbang menuju kesadaran baru. Dengan kacamata ini, krisis-krisis yang datang bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa Indonesia tengah berada di pintu perubahan besar. Pertanyaannya: apakah bangsa ini siap melewati krisis sebagai momentum transformasi, atau justru terperangkap dalam pusaran kemunduran? Penutup: Jalan yang Kita Pilih Sejarah bukanlah takdir yang jatuh dari langit, melainkan hasil pilihan kolektif sebuah bangsa. Indonesia kini ditarik oleh dua arus: Arus regresif: politik oligarkis, ketimpangan sosial, alienasi generasi muda. Arus progresif: energi terbarukan, inovasi teknologi, kekayaan budaya, dan potensi kesadaran baru. Masa depan Indonesia tidak bergantung pada angka pertumbuhan ekonomi atau jargon politik, tetapi pada kemampuan bangsa ini untuk menata ulang relasi kuasa, membangun keadilan sosial, dan merawat kebijaksanaan budaya. Tiga dekade ke depan akan menjadi ujian besar. Bila bangsa ini berani melakukan lompatan kesadaran, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan sejarah. Namun bila tidak, maka emas itu hanya akan berkilau di permukaan, tetapi rapuh di dalamnya. Catatan Kaki 1. Kompas Research & Development, Prospek Ekonomi Indonesia 2024–2034 (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2023). 2. Hadiz, V. R., Indonesia’s Path to Democracy: From Transition to Consolidation (London: Routledge, 2017). 3. Aspinall, E., & Mietzner, M., Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 2019). 4. World Bank, Indonesia Economic Prospects: Investing in Human Capital for a Sustainable Future (Washington, DC: The World Bank Group, 2023). 5. Rahardjo, D., “Ketimpangan Sosial dan Tantangan Bonus Demografi,” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 20(2), 2020. 6. Yunus, R., Digital Culture in Indonesia: Negotiating Identity in the Age of Social Media (Bandung: Mizan, 2020). 7. Santosa, M. A., Lingkungan, Politik, dan Hukum di Indonesia: Kritik atas Paradigma Pembangunan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018). 8. Wahid, A., “Keamanan Non-Tradisional dan Tantangan
Dari Konservasi ke Kreativitas: Candi Mendut Jadi Ruang Edukasi Budaya
Lokalpress.id, Magelang — Pemugaran Candi Mendut yang dimulai sejak awal tahun 2025 bukan hanya menjadi proyek konservasi arkeologis, tetapi juga momentum untuk mendekatkan masyarakat dengan warisan budaya dunia. Candi Mendut, yang merupakan bagian dari Borobudur Temple Compound dan telah diakui sebagai Warisan Dunia UNESCO sejak 1991, kini tengah menjalani tahap pemugaran penting untuk menjaga keberlanjutannya sebagai sumber sejarah, ilmu pengetahuan, dan identitas budaya bangsa. Dalam upaya menjaga keterlibatan publik meski akses kunjungan ke area candi dibatasi selama masa pemugaran, Unit Pengelola Warisan Dunia Borobudur, Museum, dan Cagar Budaya menyelenggarakan dua program kreatif, yakni Lomba Konten Reels Pemugaran Candi Mendut serta Workshop Membuat dan Mewarnai Gerabah. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi alternatif hiburan, tetapi juga dirancang sebagai media edukasi publik mengenai pentingnya konservasi dan pelestarian warisan budaya. Kami ingin menghadirkan pendekatan baru dalam mengenalkan konservasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pemugaran bukan hanya kerja teknis, tetapi juga momen untuk membangun apresiasi dan kedekatan dengan cagar budaya,” ujar Dian Eka Puspitasari, Pamong Budaya Ahli Muda yang juga merupakan staf di Tim Pengembangan Bisnis, Pemasaran, dan Pemanfaatan Aset, Museum dan Cagar Budaya.Senin:01/09/2025 Lomba konten reels yang dimulai pada 17 Agustus 2025 telah diperpanjang hingga 7 September 2025, memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi sudut pandang kreatif mereka mengenai proses pemugaran Candi Mendut. Kegiatan ini diharapkan dapat menyampaikan nilai-nilai pelestarian dalam format visual yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi digital. Sementara itu, workshop membuat dan mewarnai gerabah yang digelar pada 31 Agustus 2025 menghadirkan pengalaman langsung bagi masyarakat untuk berkarya di lingkungan candi. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Sanggar Lemah Urip, komunitas kreatif anak muda dari Desa Nglipoh, dan berhasil menarik minat peserta lintas usia. Meskipun jumlah peserta masih terbatas, masyarakat tetap dapat mengikuti workshop serupa di waktu mendatang melalui reservasi ke pihak sanggar. Menariknya, kegiatan ini turut didukung oleh kolaborasi lintas destinasi wisata dan edukasi. Mitra seperti Taman Pintar Yogyakarta, Ketep Pass Magelang, dan Museum Benteng Vredeburg memberikan kontribusi nyata dengan menyediakan tiket masuk gratis bagi pemenang lomba maupun peserta terpilih workshop. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jejaring kunjungan wisata ke destinasi budaya di kawasan Magelang dan Yogyakarta. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi positif antara pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata edukatif,” tambah Dian Eka Puspitasari. Pemugaran Candi Mendut saat ini bukan hanya tentang perbaikan fisik bangunan, melainkan juga tentang menjaga ingatan kolektif bangsa. Melalui lomba konten dan workshop gerabah ini, Candi Mendut dihidupkan kembali sebagai ruang belajar, berkarya, dan berwisata. Inisiatif ini menjadi pengingat bahwa pelestarian cagar budaya adalah tanggung jawab bersama, sekaligus warisan yang harus diteruskan kepada generasi masa depan. (Adv)