Lokalpress.id, Semarang — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) yang digelar di Syailendra Fifth Avenue, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (7/12), menghadirkan diskusi yang sangat dinamis dan penuh optimisme mengenai masa depan industri taman rekreasi dan pariwisata nasional.
Menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta Tedi Bharata, Wakil Kepala II Badan Pengaturan BUMN, Rakernas tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi unggulan Indonesia.
Moderator acara adalah GKR Bendara yang memandu sesi dialog dengan Wamendagri, serta Redita Aliyah yang memoderatori diskusi dengan perwakilan BUMN.
Meningkatkan Kinerja Industri dan Dampak Sosial
Dalam pembahasan inti, PUTRI menegaskan fokus tahunannya: menguatkan bottom line, mendorong kinerja perusahaan taman rekreasi, sekaligus memastikan hadirnya dampak sosial nyata kepada masyarakat. Orientasi ini dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan industri wisata yang inklusif dan berbasis nilai publik.
Kolaborasi untuk Kemajuan Bersama
Baik Kemendagri maupun BUMN menyatakan sikap yang sama: kolaborasi harus saling menguntungkan.
Tedi Bharata menegaskan bahwa BUMN siap bermitra selama program yang diajukan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
BUMN, menurutnya, sejak lama turut hadir dalam pengembangan pariwisata melalui: dukungan infrastruktur, sertifikasi, dan fasilitas keuangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua inisiatif harus dibingkai sebagai CSR; aspek bisnis BUMN juga harus menjadi pertimbangan.
Pengusaha pariwisata didorong untuk memahami perspektif BUMN dan meyakinkan mereka dengan proposal yang jelas, terukur, dan berdaya guna.
Peran PUTRI Sebagai Advisor Kebijakan
Salah satu gagasan strategis yang mengemuka adalah harapan agar PUTRI dapat berperan sebagai advisor ahli di Kemendagri, khususnya pada isu-isu gastronomi, wellness tourism, dan pengelolaan destinasi.
Wamendagri Bima Arya menyambut terbuka aspirasi tersebut. Namun ia menegaskan bahwa lingkup kerja Kemendagri yang luas menuntut asosiasi untuk memilih entry point yang tepat.
Rekomendasi Kemendagri mencakup: memberikan masukan kebijakan untuk program-program tertentu, terlibat dalam event strategis,
memperkuat jejaring melalui organisasi kepala daerah seperti Apeksi, Apkasi, dan APPSI. PUTRI didorong berfungsi efektif sebagai pressure group yang memberikan perspektif industri dalam proses pembuatan kebijakan.
Penguatan Desa Wisata dan Pendekatan Partisipatif
Kemendagri menggarisbawahi bahwa perkembangan desa wisata di berbagai daerah mengharuskan hadirnya konsep partisipatif yang kuat. Banyak pemangku kepentingan terlibat, pemerintah desa, komunitas, pengusaha, akademisi, sehingga tata kelola harus inklusif.
Dirjen Pemerintahan Desa telah menyiapkan anggaran pelatihan bagi aparatur desa mencakup: manajemen destinasi, pemasaran wisata, digital marketing, dan pembangunan ekosistem pariwisata.
Namun, instrumen hukum yang ada masih perlu disesuaikan agar sejalan dengan dinamika lapangan. Paradigma masyarakat sudah berubah; regulasi harus mengikuti. Wamendagri menegaskan bahwa meskipun pejabat dapat berganti, pelaku usaha dan komunitas harus menjaga konsistensi agar bisnis tetap berkelanjutan.
Pengelolaan Destinasi: Perlu Identitas dan Konsep yang Kuat
Rakernas juga menyoroti tantangan pendataan destinasi wisata yang belum akurat di daerah. Proyek wisata harus dikembangkan dengan konsep matang dan komunikasi intensif dengan budayawan, akademisi, dan komunitas sejak tahap perencanaan.
Contoh kasus seperti wacana program “glow” di Kebun Raya Bogor menunjukkan pentingnya dialog sejak awal agar tidak terjadi penolakan publik. Di sisi lain, potensi wisata edukasi dan sejarah, misalnya Museum Bumi Parawira di Bogor, terbukti memiliki daya tarik besar bagi masyarakat.
Diversifikasi wisata perlu terus diperluas, tidak hanya mengandalkan tren sesaat seperti wisata horor, tetapi juga: wisata edukatif, wisata inspiratif, wisata berbasis alam dan budaya, ekowisata dan wellness tourism. Komunitas lokal harus terlibat sebagai pengelola agar destinasi berdaya hidup jangka panjang.
